Anggaran Rumah Tangga FoSSEI

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

FORUM SILATURAHIM STUDI EKONOMI ISLAM

(FoSSEI)

 

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota

Kelompok Studi Ekonomi Islam terdiri dari :

  1. Lembaga Kemahasiswaan Ekonomi Islam baik intra maupun ekstra kampus.
  2. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM/HMJ yang berkaitan dengan Ekonomi Islam.

Yang diusulkan oleh Koordinator Regional dan disahkan pada saat Musyawarah Nasional.

 

Pasal 2

Anggota Peninjau

Anggota peninjau adalah KSEI yang belum menjadi anggota FoSSEI.

 

Pasal 3

Persyaratan Anggota

Syarat Anggota FoSSEI adalah anggota peninjau pernah mengikuti kegiatan FoSSEI di tingkat regional dan nasional.

 

Pasal 4

Masa Keanggotaan

  • Masa keanggotaan FoSSEI berlaku selama melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota.
  • Masa keanggotaan FoSSEI berakhir jika anggota mengundurkan diri.
  • Anggota FoSSEI yang tidak mengikuti kegiatan FoSSEI sesuai pasal 10 Anggaran Dasar selama 2 kali masa kepengurusan secara berturut-turut tanpa konfirmasi, maka status keanggotaannya bisa ditinjau kembali oleh Presidium Nasional.

Pasal 5

Hak Anggota

Anggota FoSSEI berhak :

  1. Mendapatkan informasi tentang perkembangan FoSSEI.
  2. Mengikuti dan turut aktif dalam segala kegiatan FoSSEI sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

Setiap anggota FoSSEI berkewajiban:

  1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik FoSSEI.
  2. Mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan FoSSEI.
  3. Mencantumkan logo FoSSEI di setiap kegiatan KSEI.
  4. Membayar iuran
  5. Mengajukan utusan sebagai badan pekerja FoSSEI di tingkat regional dan nasional.

 

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Presidium Nasional

 

  1. Presidium Nasional dipilih dan ditetapkan melalui MUNAS.
  2. Presidium Nasional adalah pengemban amanat Munas untuk satu periode kepengurusan dengan masa waktu satu tahun kepengurusan.
  3. Masa jabatan Presidium Nasional FoSSEI adalah satu periode kepengurusan dan tidak dapat dipilih kembali.
  4. Presidium Nasional dapat membentuk Badan Pekerja untuk membantu kinerjanya.
  5. Presidium Nasional berjumlah lima orang bersifat kolektif kolegial.

 

 

Pasal 8

Badan Pengurus Harian Regional

  1. BPH Regional dipimpin oleh seorang Koordinator BPH Regional yang diusulkan oleh KSEI-KSEI di Regional tersebut dipilih dan ditetapkan oleh anggota FoSSEI melalui Musyawarah Regional dan disahkan di Musyawarah Nasional.
  2. Koordinator BPH Regional maksimal dibantu oleh sekretaris, bendahara, infokom, kaderisasi, dan keilmuan.
  3. Masa kepengurusan BPH regional selama 1 tahun.
  4. Sekretariat BPH Regional ditentukan berdasarkan musyawarah BPH Regional.

 

Pasal 9

Koordinator Komisariat

  1. Komisariat dipimpin oleh anggota Koordinator Komisariat untuk membantu kinerja BPH
  2. Koordinator komisariat terpilih pada musyawarah regional.
  3. Koordinator komisariat diangkat sesuai dengan kebutuhan regional yang bersangkutan.
  4. Masa kepengurusan komisariat adalah 1 tahun.
  5. Sekretariat komisariat bertempat di sekretariat asal Koordinator Komisariat

 

Pasal 10

Hierarki Kepengurusan

  1. Hubungan antara presidium nasional, BPH regional, koordinator komisariat bersifat instruktif.
  2. Hubungan antara Presidium Nasional dan ketua anggota bersifat koordinatif melalui struktur terdekatnya.

BAB III

Perangkat Pendukung

Pasal 11

Majelis Pertimbangan FoSSEI

  1. Anggota Majelis Pertimbangan FoSSEI adalah Presidium Nasional satu periode sebelumnya.
  2. Pemilihan dan penetapan anggota Majelis Pertimbangan dilakukan pada setiap Munas berlangsung
  3. Masa tugas Majelis Pertimbangan adalah satu periode kepengurusan Presidium Nasional.
  4. Keputusan Majelis Pertimbangan tidak mengikat dan bersifat rahasia.

 

BAB IV

PERMUSYAWARATAN

Pasal 12

Musyawarah Nasional (Munas)

  1. Munas merupakan forum tertinggi dalam FoSSEI.
  2. Munas dihadiri oleh anggota FoSSEI dan undangan.
  3. Munas diadakan satu tahun sekali.
  4. Munas berwenang memilih Presidium Nasional FoSSEI dan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan Munas dan Temilnas berikutnya dan menetapkan agenda-agenda lain yang diperlukan.
  5. Munas berwenang menetapkan AD/ART FoSSEI.
  6. Munas berwenang mengesahkan anggota baru
  7. Munas berwenang mengesahkan regional dan komisariat baru FoSSEI.

Pasal 13

Musyawarah Regional (Mureg)

  1. Mureg merupakan forum musyawarah di tingkat regional.
  2. Mureg diadakan satu kali dalam satu kepengurusan.
  3. Mureg berwenang memilih koordinator regional yang disahkan pada saat munas.
  4. Mureg berwenang memilih dan mengesahkan koordinator komisariat.
  5. Mureg berwenang mengusulkan KSEI untuk menjadi anggota FoSSEI.
  6. Mureg berwenang mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Koordinator Regional.

 

Pasal 14

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

 

Musyawarah Luar Biasa disingkat Munaslub, adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Presidium Nasional mengenai pelanggaran –pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

 

Pasal 15

Musyawarah Regional Luar Biasa (Mureglub)

 

Musyawarah Luar Biasa disingkat Mureglub, adalah Mureg yang diselengarakan di luar jadwal berkala Mureg untuk meminta pertanggungjawaban Koordinator Regional mengenai pelanggaran –pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan atau keputusan-keputusan Mureg tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

 

BAB V

ARTI LAMBANG/LOGO ORGANISASI

Pasal 16

Penjelasan:

  1. Warna biru pada seluruh lambang/logo menggambarkan FoSSEI yang bersifat demokratis, akademis, dan independen yang penuh dengan kekeluargaan.
  2. Tulisan FoSSEI yang tegak menjelaskan bahwa organisasi ini penuh dengan keseriusan dalam rangka menegakkan ekonomi Islam.
  3. Gambar kubah masjid dengan tasbih setengah lingkaran, menjelaskan bahwa sesuai karakteristik FoSSEI salah satunya yaitu dakwah.
  4. Gambar lima kristal yang menyatu di dalam kubah masjid menjelaskan para pendiri FoSSEI yang berasal dari lima kampus besar di Indonesia yang bersatu untuk menegakkan ekonomi islam, selain itu juga menjelaskan karakteristik FoSSEI selanjutnya yaitu ukhuwah.
  5. Gambar buku terbuka di bawah kubah dan kristal menjelaskan bahwa dakwah dan ukhuwah harus didasari dengan ilmu. Selain itu juga menjelaskan karakteristik FoSSEI yang ketiga yaitu

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 17

  • Sumber-sumber internal
  1. Iuran wajib anggota.
  2. Pendaftaran anggota FoSSEI.
  3. Sumbangan sukarela dari panitia event-event nasional.
  • Sumber keuangan eksternal
  1. Donatur tetap.
  2. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat.
  3. Usaha-usaha yang mandiri.

 

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

  1. Perubahan atas Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan dalam Munas FoSSEI setelah tiga periode selanjutnya.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Munas dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.