Pandemi covid- 19 menjadi salah satu penyeba adanya resesi global 2023, dikarenakan dunia lebih fokus pada masalah tersebut ditambah dengan diberlakukannya keterbatasan untuk masyarakat bergerak secara lugas yang membuat perekonomian menurun termasuk negara Indonesia. Pada masa itu berbagai belahan dunia lebih memmilih untuk menyelesaikan permasalahan covid- 19 dan menyingkirkan permasalahan lainnya termasuk aktivitas ekonomi. Yang mengakibatkan pertumbuhan ekonmi global mengalami krisis yang menyebabkan banyak kenaikan harga yang tidak masuk akal.

Resesi juga disebabkan oleh perang antar Rusia –Ukraina, isu dari kedua negara ini menyebabkan konflik yang beruntut yang berakhir merugikan  PDB sebesar $ 2,8 triliun. Perang ini juga menganggu rantai pasokan global memicu krisis terutama pada sektor pangan dan energi, yang akhirnya mempercepat inflasi. Perang Rusia-Ukraina adalah salah satu faktor utama dibalik perkiran resesi global pada 2023.

Meningkatnya inflasi yang tinggi juga menjadi salah satu faktor yang memicu resesi global,karena harga panagan dan energi serta ketidak seimbangan pasokan-permintaan. Angaka inflasi diperkirakan menyentuh 6,6% di negara maju dan 9,5% di negara berkembang, ini merupakan hasil yang fantastis besar dibandingankan dengan estimasi sebelumnya pada April 2022. Tekanan inflasi global diiringi dengan tingginya harga beberapa komoditas pangan dan energi. Perang Rusia-Ukrania yang menyebakan gannguan rantai pasokan.

Adanya kenaikan suku bunga selama taun 2022, bank-bank dunia seperti bank of england yang menaikan 200 basis poin, the fed sebesar 300 basis poin, dan juga Bank Indonesia menikan menjadi 50 basis poin. Kenaikan suku bunga secara stimulan oleh bank sentral global berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengakiatkan resesi global terjadi.

Dengan mengetahui hal ini untuk menangani resisi 2023 harus mampu menghadapi masalah ini dengan bijak, Indonesia sendiri juga harus memiliki solusi dalam penanganan resesi global yang terjadi. Meskipun ekonom Indonesia mengakatakan bahwa Indonesia  mampu menangani masalah ini namun tidak lain Indonesia juga arus bersiap diri dalam menghadapi ancama resesi mendatang. Sebagai negara berkembang Indonesia dipredikasi sebanyak 9,5% dan akan mengalami ekonomi sebesar 3,9%, dengan adanya hal Indonesia harus mulai berhati-hati dalam menetapkan ekonomi guna memperkecil dampak resesi 2023. Walaupun perekonomian pengusaha indonesia sedang tumbuh positif  masyarakat tetap harus berjaga akan resesi. Apabila resesi global terjadi dan kita tidak bisa menyikapi dengan bijak maka ekonomi bangsa ini akan terjerumus pada jurang yang dalam.

Stabilnya perkonomian indonesia dipengaruhi oleh perekonomian global, akibat ketergantungan pada impor energi dan pangan. Ketika harga energi dan pangan naik tinggi mengakibatkan adanya tambahan beban pada APBN dan mengurangi daya beli masyarakat. Untuk mengimbangi inflasi negara maju menaikan suku bunga acuan. Arus modal berpindah dari negara berkembang menuju negara maju yang lebih aman. Bank setral ikut menaikan suku bunga acuan agar inflasi dan daya beli masyarakat dapat terjaga.

Untuk menanggapi ancaman resesi 2023 yang bisa kami tawarkan untuk mencegah yaitu dengan Green Economy. Green Economy atau bisa disebut juga dengan Ekonomi Hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan atau juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi ini mengutamakan minimnya penggunaan Carbo, penghematan sumber daya dan pembangunan inklusif secara regional. Investasi hijau perlu diaktifkan dan didukung melalui belanja public yang ditargetkan, reformasi kebijakan, dan reformasi pajak dan peraturan. Konsep Green Economy atau ekonomi hijau ini tidak untuk menggantikan pembangunan berkelanjutan, melainkan fokus baru pada ekonomi, investasi, modal dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan, serta hasil social dan lingkungan yang positif dikawasan asia pasifik. Secara kebijakan, untuk mendukung terwujudnya ekonomi hijau dapat dilakukan dengan beberapa hal, contohnya Digitalisasi UMKM, Penguatan Arsitektur Kesehatan Global, Ketahanan Pangan dan juga Transisi Energi Berkelanjutan.

Dominasi tinggi pelaku usaha yang berada di Indonesia dipegang oleh sektor UMKM. Digitalisasi UMKM adalah adanya praktik atau pemanfaatan hasil market intelligence untuk pengembangan produk yang dapat berdampak pada pertumbuhan UMKM dibidang teknologi. Dalam Digitalisasi UMKM memiliki dua konsep yang dapat dilakukan sebagai penunjang terwujudnya Green Economy, Yaitu Fintech berlandaskan Payment Gateway dan Digital Marketing.

Fintech adalah hasil dari gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model suatu bisnis konvensioonal ke bisnis modern. Dengan menggunakan konsep Fintech ini akan ada fundamental keamanan bagi pelaku usaha untuk melakukan pembayaran transaksi karean Fintech  akan terus melakukan improvisasi dalam segi teknologi. Contoh dari salah satu basis dari konsep tersebut adalah Paymen Gateway. Payment Gateway merupakan alat pembayaran online yang berfungsi untuk mendeskripsikan dan mengesahkan informasi dalam melakukan suatu transaksi yang sudah diatur oleh para providet.

Digital Marketing merupakan suatu kegiatan promosi baik itu untuk sebuah produk ataupun jasa dengan menggunakan media digital. Beberapa pilihan yang dapat menjadi wadah dalam digital marketing, antara lain media social (Linkedin, Istagram, Tiktok, Dsb), Periklanan Online (facebook adsense, Google adsense dan Youtube adsense), SEO (Search Engine Optimization). Pemasaran berbasis digital marketing membuat produsen lebih mudah dalam mengestiminasi Return Of Investment (ROI).

Digitalisasi UMKM memiliki kebjikan berharap membuat pelaku usaha akan menjad lebih beradaptasi dalam pasar persaingan atau bahkan menjadi pelaku primer dalam ekonomi digital. Kebjiakan ini kami juga berharap menjadi sector UMKM di Indonesia bertransformasi menjadi Indonesia 4.0. Dan dengan tingkat yang lebih lagi, ditengah persaingan bebas ini, UMKM Indonesia dapat memperluas jangkauan pasar regional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan pajak dan selalu diusahakan untuk ditingkatkan setiap tahunnya. Selain untuk pembiayaan APBN, Pajak juga memiliki fungsi untuk mengatur (regulerend) yaitu dengan mengatur kebijakan pajak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pada tahun 2020 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian keuangan telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi covid-19. Bercermin pada program PEN pada tahun-tahun sebelumnya kebijakan pemberian insentif pajak bisa mencegah peningkatan pengangguran yang cukup besar dan meningkatnya insentif investasi dalam negeri. Ditahun 2022 dialokasikan dana insentif pajak sebesar Rp 19,53 T sebagai kekuatan pemulihan ekonomi. Alokasi total sebesar Rp 178,31 T dan dibagi menjadi 4 program yaitu Program K/L mendukung pemulihan, dukungan UMKM dan Korporasi, program TKDD mendukungb pemulihan, dan insentif perpajakan.

Timbulnya ramalan resesi tahun 2023 yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan suku bunga, tingginya inflansi, dan konflik Rusia-Ukraina.Guncangan ekonomi yang mendadak bisa memicu terjadinya resesi yang disebakan karena kurangnya persiapan diberbagai negara. Meningkatnya beban bunga yang disebabkan oleh peningkatan suku bunga yang cukup tinggi. Selain itu, terdepresiasinya nilai mata uang dinegara berkembang terhadap dollar membuat utang luar negeri semakin meningkat dari yang telah diprediksi.

Agar bisa tetap menjaga kestabilan kondisi ekonomi pada saat kondisi inflasi yang tinggi maka insentif pajak bisa diberikan kepada para pekerja pajak penghasilan dan diberikan pada UMKM. Saat sisi keringanan pajak penghasilan bisa tetap menjaga daya beli masyarakat walaupun harga barang tersebut menjadi mahal karena inflasi. Perputaran uang masih tetap stabil walaupun inflasi sudah menyentuh angka kisaran 6%. Ekonomi terus dapat berputar dan tingkat produksi tetap meningkat setiap triwulan. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditriwulan III telah mencapai kisaran 5%.

UMKM telah menjadi penyumbang PDB yang cukup besar hingga 60% dari total PDB. UMKM menjadi penyerap tenaga kerja hingga 95%. Manfaat dari insentif ini membuat biaya dari UMKM berkurang dan keuntungan yang didapatkan bisa digunakan untuk menjaga tingkat produksi walaupun biaya produksi semakin mahal karena inflansi.

Dalam upaya untuk mencapai ketahanan pangan maka diperlukan keterlibatan pemerintah dalam menjaga kondisi pertanian. Indonesia juga harus mengurangi ketergantungan  dalam menginpor pangan dan lebih mengandalkan pangan dalam negeri. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti pemenuhan pupuk yang terjangkau,  pengembangan penelitian, dan membuka lahan untuk food estate.

Kebijakan fiscal perpajakan diterapkan agar dapat mendorong sektor pertanian dan dapat berkembang lebih cepat. Pemberian insentif atau pemotongan pajak dalam rantai pasok kebutuhan bibit, pupuk atau perlatan pertanian. Selain itu dapat juga diberikan insentif pajak untuk pajak hasil pertanian. Fokus utama karena kebutuhan pupuk lebih bergantung pada pupuk impor. Karena guncangan ekonomi harga pupuk melambung lebih tinggi dari pada saat harga normal. Karean itu bea masuk untuk pupuk diberikan keringanan agar distributor berikan harga yang lebih kecil dan petani mendapatkan harga pupuk yang jauh lebih terjangkau.

Pajak hasil pertanian juga dapat diberikan insentif pajak sama halnya dengan UMKM. Keuntungan dari pengurangan pajak ini dapat dimanfaatkan kembali oleh para petani untuk meningkatkan kesejahteraan atau membeli pupuk, bibit, dan peralatan pertanian. Hasil dari ketahan pangan akan menjadi lebih kuat dari guncangan global.

Begitu juga halnya dengan isu kesehatan global. Penguatan arsitektur kesehatan telah menjadi bahan perbincangan di presidensi G20 kemarin. Perwujudan penguatan arsitektur kesehatan global adalah melalui peningkatan investasi industri kesehatan kerjasama riset dan transfer teknologi yang diperkuat dan juga akses bahan baku produksi untuk negara yang berkembang diperluas.TRIPS Waiver harus memperluas aksesnya untuk solusi kesehatam termasuk teraputik dan diagnostik.

Dalam pelaksanaan program ini berfokus ke 3 hal, yaitu distribusi kebutuhan Kesehatan publik yang dimana banyak isu ketidaksetaraan dengan akses terhadap solusi medis dinegara negara yang berkembang. Kedua, Biaya kesiapsiagaan pandemi yang sudah melalui financial intermediary fund. Ketiga, adalah tata Kelola Kesehatan global. Dan sebagai fokus yang terakhir adalah Transisi energi yang berkelanjutan (sustainable energy transition). Fokus ini dilaksankan langsung dalam format  Energy Transitions Working Group (ETWG). Program tersebut memiliki3 prioritas yaitu akses, pendanaan, dan teknologi.

Forum G20, Indonesia mewujudkan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi global. Negara dari angggota G20 telah menyumbang sekitar 75% dari permintaan energi global. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen dalam mempercepat transisi energi. Presiden Jokowi juga menyatakan untuk berpatisipasi dalam pemulihan Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Pemerintahan bersepakat menerapkan pajak karbon dengan tarif Rp 30 per kg karbon CO2e. Sektor lain seperti minyak dan gas bumi telah berencana penerapan karbon yaitu rencana penerapan Carbo Capture, Ultilization and Storage (CCUS) yang memiliki tujuan untuk mengurangu emisi karbon sekaligus meningkatkan produksi migas, optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga, pembatasan rutin flaring, dan penurunan emisi metana.

Permasalahan yang terjadi memiliki beberapa kesamaan seperti yang pernah terjadi saat Covid-19 yaitu terjadinya resesi tetapi memiliki perbedaan yang kontras saat ini yaitu meningkatnya suku bunga. Pemicu tersebut terjadi karena resesi global tahun 2023 yaitu dampak pandemic covid-19, perang Rusia-Ukraina, tingkat inflasi yang tinggi, dan kenaikan suku buga. Solusi yang pernah diterapkan pada tahun 2020 memiliki dampak yang positif untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi. Beberapa solusi yang sudah ada  mulai diterapkan kembali dengan sedikit penyesuaian.

Terdapat solusi yang dapat menghadapi ancaman resesi global yaitu dengan penerapan Green Economy. Green Economy tersebut menerapkan beberapa kebijakan yaitu digitalisasi UMKM, ketahanan pangan, penguatan arsitektur kesehatan global dan juga transisi energi berkelanjutan.

Digitalisasi UMKM menerapkan dengan adanya Fintech yang berlandaskan Payment Gateway dan Digitalis Marketing. Ketahan Pangan dapat melalui kebijakan fiscal untuk pemberian insentif perpajakn bea masuk pupuk pajak hasil pertanian. Peningkatan arsitektur Kesehatan global diwujudkan dengan melalui program fokus terhadap distribusi kebutuhan Kesehatan publik, pembiayaan kesiagaan pandemi, dan tata Kelola Kesehatan global. Transisi energi berkelanjutan fokus pada beberapa hal berikut ini yaitu akses, teknologi, perdanaan, penerapan, pajak karbo, dan perencanaan penerapan karbo.

Penulis Eli Kurnia Sari, Inez Permatasari (KSEI FoSEI FEB UMS)

_______________

Daftar Pustaka

Amanda Namira Abidin, Antisipasi Ancaman Resesi 2023 (2022)

Muhammad Rizqi Yudhistira, Ancaman Resesi 2023 pada Perekonomian Global (2022)

Yobel Rayfinando Tua Hutagol, Strategi Penguatan Keuangan Negara dalam  Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Ekonomi (2022)