Oleh: Aisyah As-Salafiyah dan Dzuliyati Kadji (Bapernas FoSSEI 2020/2021)

Satu tahun penuh telah terlalui sejak 11 Maret 2020, secara perdana kasus COVID-19 diumumkan oleh WHO (World Health Organization) sebagai pandemi global. Kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat menjadi terganggu. Angka kasus positif terus bertambah seiring dengan pasien meninggal dan pasien sembuh, banyak pihak dan industri yang terdampak, laju perputaran ekonomi terhambat, meski di sisi lain keadaan ini memungkinkan munculnya pengembangan inovasi informasi dan teknologi secara lebih cepat dan masif serta berbagai peluang alternatif yang belum pernah ada sebelumnya.

Pemetaan Bibliometrik Tren COVID-19

Pemetaan bibliometrik di atas adalah word cloud (awan kata) yang mengungkapkan gambaran dari kata-kata yang sering muncul dan populer digunakan dalam berbagai penelitian, didapatkan kata yang paling sering muncul pada urutan pertama yaitu Covid, pada urutan kedua yaitu Food dan pada urutan ketiga yaitu Pandemic. Pemetaan kata kunci di atas dapat digunakan untuk melihat ringkasan gambaran bidang serta kara kunci teratas yang menjadi tren sepanjang tahun 2020 sejak menyebarnya pandemi COVID-19.

Word cloud menampilkan gambaran kata-kata dengan berbagai macam ukuran sesuai dengan kuantitas banyaknya kata tersebut muncul. Dari segi peletakan, word cloud cenderung acak namun kata-kata yang mendominasi diletakkan di bagian tengah sehingga lebih nampak dengan ukuran yang besarnya. Word cloud yang menampilkan kata-kata yang banyak muncul selama masa pandemi COVID-19 ini dalam dokumen tertulis, memberikan gambaran bidang-bidang yang banyak dikaitkan dengan COVID-19, misalnya Economy, Health, Government, Stock, Crisis, Global, Food dan lain sebagainya. Beberapa negara juga didapati muncul dalam pemetaan ini, misalnya Pakistan, Cina, Afrika dan Eropa.

Kondisi 1 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia

Tahun 2020 menorehkan sejarah pilu dalam kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Per 2 maret 2020, kasus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia, masyarakat mulai dihantui dengan ketakutan akan keberlangsungan hidup, hingga physical distancing berlanjut pembatasan mobilisasi harus diterapkan. Pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi sektor kesehatan, tetapi hampir seluruh aktivitas manusia termasuk perekonomian dunia. Bahkan negara-negara maju sekalipun terdampak resesi akibat COVID-19 yang menyebabkan maraknya pembatasan sosial berskala besar sehingga aktivitas ekonomi menjadi lesu, seperti rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang disebabkan oleh pandemi, pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif (Nasution, Erlina, & Muda, 2020).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal IV-2020 hanya mencapai minus 2.19 persen Sedangkan Pada kuartal III-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi, yakni minus 3,49 minus persen (year on year/yoy). Pada kuartal ke-II-2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi terdalam yakni sebesar minus 5,32 persen sehingga Indonesia dapat dikatakan mengalami resesi setelah berturut-turut mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Maka perekonomian Indonesia terbukti mengalami goncangan akibat pandemi, dibandingkan dari tahun 2019 yang pertumbuhan ekonominya masih cenderung stabil.

Satu tahun setelah kasus COVID-19 pertama kali terkonfirmasi masuk ke Indonesia, Indonesia masih berada pada urutan ke-18 negara dengan kasus terkonfirmasi terbanyak di dunia. Realita CFR yang masih di atas rata-rata dunia turut  menunjukkan bahwa pandemi di Indonesia masih mengkhawatirkan. Di sisi lain, tingkat pemulihan COVID-19 di Indonesia yang diukur dari presentase perbandingan jumlah sembuh dan jumlah terkonfirmasi justru menunjukkan angka 86 persen yang masih lebih baik bila dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat yang hanya sebesar 67,6 persen bahkan lebih tinggi dari rata-rata dunia.

Sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19, maka vaksinasi di Indonesia resmi dimulai sejak 13 Januari 2021 dengan presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang menerima vaksinasi COVID-19. Dari 181.554.465 orang yang ditargetkan sebagai penerima vaksinasi, baru 1 juta orang yang telah menyelesaikan dua tahapan vaksinasi atau masih 0,391 persen dari populasi Indonesia. Hal ini menunjukkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih cukup lambat, mengingat target pemerintah di pertengahan 2021 pembelajaran akan kembali diselenggarakan luring dengan ekspektasi seluruh guru, dosen, pelajar dan mahasiswa telah melakukan vaksinasi COVID-19.

Dari PSBB hingga PPKM

Kebijakan PSBB yang dilaksanakan di beberapa daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Provinsi pertama yang menerapkan kebijakan tersebut yaitu DKI Jakarta pada 10 April 2020. Daerah lainnya yang disetujui melakukan PSBB pada bulan yang sama bertambah hingga berjumlah 10 daerah, yaitu DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Pekanbaru. Meski demikian, kebijakan tersebut masih belum efektif dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum berperan aktif dalam mendukung program tersebut, serta masih banyak ditemukan banyak pelanggaran yang terjadi.

Memasuki tahun 2021, pemerintah melakukan pembaruan dengan memperkenalkan kebijakan baru selain PSBB, yakni program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini diterapkan di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ini juga bertujuan untuk menurunkan angka kasus aktif COVID-19 dan meningkatkan angka pasien sembuh.

PPKM periode pertama diberlakukan selama 11-25 Januari 2021. Selama kebijakan ini diterapkan, dilakukan sejumlah pembatasan di beberapa wilayah tertentu, misalnya pada pembatasan jumlah karyawan di tempat kerja, pembatasan waktu operasional pusat perbelanjaan, restoran, hingga supermarket. Adapun sektor yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi seperti biasa dengan menjaga protokol kesehatan. Kebijakan ini sempat diperpanjang selama 14 hari yakni terhitung sejak 26 Januari-8 Februari 2021. Bersamaan dengan itu pemerintah membentuk pos komando (posko) penanganan COVID-19 hingga ke tingkat desa/kelurahan. Pemprov DKI bahkan menerapkan PPKM skala mikro sejak 9 Februari dan telah diperpanjang hingga 7 Maret mendatang. Kebijakan ini diterapkan sebagai kelanjutan dari PSBB dengan harapan dapat lebih efektif dalam menekan laju kasus telah diterapkan setelah setahun COVID-19 di Indonesia.

Pada awal penyebaran COVID-19, Indonesia memberikan stimulus sekitar Rp. 405,1 T, dengan pembagian Rp. 110 T untuk jaminan sosial, Rp. 75 T untuk kesehatan, Rp. 70,1 T untuk insentif pajak dan KUR serta Rp. 150 T untuk program pemulihan ekonomi nasional. Untuk mendapat angka ini, defisitnya kemudian diperlebar, dari 3,5 persen jadi 5 persen meski di Undang-Undang dinyatakan maksimal 5 persen, namun dalam kasus ini dikecualikan karena termasuk dalam extraordinary situation (situasi diluar dugaan).

Dari OJK, berbagai kebijakan telah dikeluarkan, misalnya restrukturisasi kredit, relaksasi debitur UKM dan lain sebagainya. Di bidang pasar modal, BUMN melakukan buy-back saham, IHSG yang dari 6000 an, turun sampai ke 3900. Bila melihat pada grafik Economic of Pandemic versi pendekatan production possibility frontier, dalam kondisi ekonomi normal, ada sumbu x ekonomi dan sumbu y kesehatan. Karena ada pandemi, yang tadinya cembung, grafik kemudian berubah menjadi cekung. Ada gap antara ekonomi dan kesehatan yang tidak ketemu, hingga terjadilah terjadi trade off. Bila pemerintah fokus pada salah satu unsur, maka yang lain akan terkorbankan. Negara-negara berusaha melakukan balancing, tergantung dari pemerintahnya masing-masing.

Program yang saat ini diupayakan oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia terdiri dari tiga program utama, yaitu (1) Penanganan Kesehatan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) dan 3T (Tracing, Testing, Treatment), (2) Pemulihan Ekonomi Nasional, dan (3) Vaksinasi COVID-19.

Program 3T yang saat ini diterapkan masih cenderung belum efektif. Hal ini dikarenakan masing-masing unsur dari 3T tersebut masih dapat dioptimalkan. Testing perlu diperluas di luar DKI Jakarta, dimana saat ini 52 persen tes yang dilakukan berlokasi di Jakarta dikarenakan rendahnya kapasitas, ketidakmerataan lokasi tes dan lamanya hasil produksi tes bila dibandingkan dengan standar WHO yaitu 48 jam. Tracing (rasio lacak isolasi/RLI) juga perlu diperkuat karena masih berada di angka 1.19, sedangkan standar WHO RLI ada di angka lebih dari 30. Adapun treatment juga perlu diperkuat, karena tingkat kesembuhan bukan satu-satunya indikator keberhasilan penanganan pandemi, namun tetap harus memperhatikan ketersediaan sistem kesehatan agar tenaga kesehatan tidak menjadi korban. Sedangkan Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit di beberapa provinsi telah menyentuh angka 60 persen dengan standar ideal WHO di bawah 60 persen dan angka kematikan tenaga kesehatan yang mencapai 796 orang.

Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk tahun 2021 sebesar Rp 699,43 triliun, dengan klasifikasi pembagian untuk bidang kesehatan (Rp 176,3 triliun), Perlindungan Sosial (Rp157,4 triliun), Dukungan UMKM dan Pembiayaan Korporasi (Rp186,8 triliun), Insentif Usaha dan Pajak (Rp 53,9 triliun) serta Program Prioritas (Rp125,1 triliun).

Program vaksinasi juga saat ini telah dimulai, dimana pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran Rp 35,1 triliun untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin pada 2020, termasuk pengadaan vaksin Sinovac yang tiba pada 6 Desember 2020. Untuk tahun 2021, total anggaran kesehatan mencapai Rp 169,7 Triliun, dengan Rp 60,5 Triliun dialokasikan khusus untuk vaksin dan penanganan COVID-19. Dengan target penerima vaksin sebanyak 181,5 juta penduduk dan target pelaksanaan vaksinasi tahap pertama selesai diberikan kepada 1,46 juta tenaga kesehatan, yang terealisasi sejak bulan Januari hingga 28 Februari 2021, hanya 1.047.288 orang yang sudah mendapatkan dua kali dosis vaksin.

Optimalisasi Filantropi : Stimulus Ekonomi di Masa Pandemi

Dalam artikel filantropi Indonesia, dinyatakan bahwa di masa pandemi ini capaian donasi di sebagian besar lembaga mengalami penurunan. Sebaliknya, donasi melalui platform digital terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2020, GoPay mempublikasikan penelitiannya berupa GoPay Digital Donation Outlook 2020. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia jadi makin rajin berdonasi saat pandemi rata-rata peningkatan sebesar 72 persen. Transaksi untuk donasi digital GoPay di masa pandemic ini juga mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat. Donatur didominasi oleh kalangan milenial dengan fokusan terbesar pada isu kesehatan dan perlindungan sosial. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di tengah goncangan Pandemi ini, nyatanya Indonesia masih konsisten seperti sebelumnya laporan World Giving Index 2019 Charities Aid Foundation (CAF), Indonesia menempati urutan ke-10 negara dengan skor tertinggi di dunia. Terdapat tiga aspek yang dinilai, yaitu membantu orang yang tidak dikenal, memberi donasi amal, dan menjadi relawan.

Di antara 10 negara, Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami peningkatan skor indeks tertinggi. Dalam laporan tersebut, CAF menguraikan bahwa kondisi ini didukung oleh realita mayoritas 87 persen penduduk muslim di Indonesia memiliki keterkaitan dengan praktik filantropi Islam seperti Zakat, dan dorongan besar dari pemerintah Indonesia yang menjalin kerjasama dengan PBB untuk menghubungkan Zakat dengan Sustainable Development Goals.

Dari fakta-fakta di atas, filantropi di Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan sebagai harapan umat di tengah pandemi. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan filantropi di Indonesia juga melibatkan berbagai kalangan baik muslim maupun non muslim yang memberikan bantuan kemanusiaan. Filantropi di masa pandemi bagaikan udara segar di tengah hiruk pikuk permasalahan di tengah wabah. Filantropi sebagai bantuan sukarela yang nilainya tidak terukur dengan uang semata, sangat dibutuhkan untuk stabilisator sekaligus stimulus roda perekonomian.

Vietnam dan India: Negara Berkembang Asia yang Sukses Hadapi COVID-19

Meninjau penerapan program penanganan COVID-19 di Indonesia yang masih kurang optimal, nampaknya Indonesia masih perlu belajar dari kisah sukses negara berkembang lainnya dalam menangani pandemi COVID-19. Salah satu sahabat Indonesia di kawasan ASEAN, yaitu Vietnam, negara berkembang dijadikan potret keberhasilan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di dunia. Selain itu, ada pula negara tetangga sesama Asia, yaitu India, negara yang pada awalnya kurang tanggap dan sebagai kasus terkonfirmasi terbanyak ke-2 di dunia setelah Amerika, tetapi kemudian mengalami pemulihan yang sangat baik dan sebagai produsen vaksin yang menjadi goresan kisah sukses barunya dalam menghadapi wabah ini.

Berbagai tulisan artikel internasional mengakui bahwa Vietnam termasuk negara yang paling tanggap menghadapi ancaman COVID-19. Per 2 Maret 2021, kasus terkonfirmasi di Vietnam hanya 2.472 jiwa, total kematian 35 jiwa dan tingkat pemulihan 76,7 persen. Terbukti bahwa selama periode awal pandemi, dari Januari hingga 16 April tidak ada kasus penularan lokal yang tercatat selama 99 hari berturut-turut. Kasus infeksi di Vietnam di periode tersebut,  tidak lebih dari 400 kasus infeksi yang bukan merupakan penularan lokal melainkan didominasi dari luar, dan juga tidak ada kematian yang tercatat akibat COVID-19 di periode tersebut. Vietnam memang layak untuk diakui dunia sebagai negara yang berhasil dengan cepat tanggap menangani pandemi COVID-19.

Menurut Winanti dan Mas’udi (2020) terdapat beberapa kriteria negara dikategorikan sebagai negara cepat tanggap. Pertama, kemampuan melakukan perencanaan dan koordinasi kelembagaan dalam kerangka kesiapan emergensi nasional. Hal ini ditunjukkan dari pengalaman Vietnam yang telah membuat rencana jangka panjang dalam mengatasi kondisi darurat terkait kesehatan masyarakat. Pada awal Januari 2020, Vietnam menunjukkan kesiapsagaannya mempelajari risiko segera setelah identifikasi sekelompok kasus “pneumonia berat dengan etiologi yang tidak diketahui” di Wuhan, Cina. Sejak dua kasus COVID-19 pertama dikonfirmasi di Vietnam, pemerintah mulai memberlakukan tindakan pencegahan dengan memperketat tahapan penyaringan masuk dan memperpanjang hari libur Tahun Baru Imlek untuk sekolah. Sayangnya, Indonesia baru mulai membahas kesiapsiagaan pada 28 Januari 2020. Ketika kasus pertama terkonfirmasi pada 3 Maret, kebijakan protokol kesehatan belum secara massal diterapkan di seluruh Indonesia. Masyarakat pun masih acuh terhadap ancaman virus.

Kedua, dicirikan dengan kemampuan dalam memberikan informasi serta data yang akurat. Masyarakat Vietnam sangat patuh terhadap arahan pemerintah, sebagai hasil dari kepercayaan berkat komunikasi yang transparan dari Kementerian Kesehatan dan lainnya. Berbagai inovasi dilakukan untuk menjaga agar publik tetap mendapat informasi dan keamanan. Misalnya, pembaruan teks rutin dikirim oleh Kementerian Kesehatan, memuat tindakan pencegahan dan gejala COVID-19. Sebuah lagu COVID-19 dirilis dengan lirik yang meningkatkan kesadaran publik tentang penyakit tersebut. Di Indonesia, pemerintah turut memberikan informasi terkini mengenai COVID-19 melalui berbagai media massa seperti website covid19.go.id, saluran tv, media sosial, hingga pesan seluler. Lagu “Pesan Ibu” yang memuat imbauan protokol kesehatan juga diperdengarkan di berbagai saluran radio maupun televisi nasional.

Ketiga, negara yang dapat dikategorikan sebagai negara yang cukup tanggap termasuk yang memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan pencegahan penyebaran penyakit. Seperti halnya di Vietnam yang menerapkan karantina di seluruh desa selama tiga minggu, sehingga tidak ditemukan lagi kasus penularan lokal selama tiga minggu. Vietnam secara bersamaan mengembangkan kebijakan karantina dan isolasi yang lebih luas untuk mengendalikan COVID-19. Ketika gelombang berikutnya dimulai pada awal Maret, melalui kasus impor dari Inggris, maka Vietnam menutup perbatasannya dan menangguhkan penerbangan internasional secara bertahap pada bulan Maret. Pada 1 April 2020, diterapkan pembatasan jarak fisik secara nasional. Kebijakan tersebut sangat berhasil, sehingga pada awal Mei, dua minggu berlalu tanpa kasus yang dikonfirmasi secara lokal, masyarakat dapat kembali ke rutinitas termasuk sekolah dan bisnis kembali beroperasi. Di Indonesia, kebijakan pembelajaran secara daring dan work from home mulai diterapkan setelah kasus konfirmasi positif mulai meluas di berbagai wilayah di Indonesia, PSBB pun mulai diterapkan secara bertahap di berbagai daerah. Namun, penerapan kebijakan tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan Vietnam karena kasus terkonfirmasi positif di Indonesia semakin banyak.

            Keempat, negara menggelontorkan sejumlah anggaran yang banyak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, menjamin ketersediaan fasilitas dan alat medis, maupun perlindungan bagi tenaga medis. Negara juga mengalokasikan dana sebagai stimulus. Keseriusan Vietnam turut ditunjukkan dari Anggaran yang telah digelontorkan dari awal pandemi Januari 2020 hingga Mei 2020 sebanyak lebih dari US $ 2,2 miliar untuk mengatasi wabah COVID-19. Adapun Indonesia, berdasarkan informasi dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi negara sejak awal pandemi mencapai 2,5 persen bahkan 0,5 persen. Perdagangan internasional hanya bertumbuh di bawah 30 persen. Industri penerbangan mengalami syok mengalami penurunan penumpang hingga 70 persen, sehingga imbasnya adalah melemahnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya pengangguran dan meningkatnya kriminalitas. Kebijakan yang dilakukan oleh spresiden saat itu diantaranya memangkas APBN APBD, meminta pemerintah daerah fokus ke penanganan COVID-19, serta memastikan stimulus KPR bersubsidi. Bank Indonesia juga tetap berupaya tanggap menjaga stabilitas keuangan, agar rupiah yang sudah cukup tergerus dapat dipertahankan. Di Indonesia, pada April 2020, melakukan perubahan postur anggaran termasuk Anggaran Belanja Negara yang sebelumnya diperkirakan sebesar Rp2.540,422 triliun naik menjadi Rp2.613,8 triliun. Kemudian di penghujung tahun 2020, Badan Pemerika Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total anggaran penanganan COVID-19 mencapai Rp 1.035,2 triliun,  sejumlah Rp 937,42 triliun berasal dari APBN.

Yang juga menarik dalam kebijakan respon pemerintah di Indonesia adalah relaksasi kredit, dalam POJK No 11 tahun 2020, pemerintah sudah memberikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyebaran COVID-19, yang berlaku hingga Maret 2021 bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 dengan nilai kredit atau leasing di bawah 10 M dalam bentuk penyesuaian pembayaran pokok dan bunga. Bukan hanya lembaga perbankan konvensional, adanya restrukturisasi juga berlaku bagi pembiayaan syariah, bahkan perbankan syariah juga sudah bersiap-siap untuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) lebih tinggi.

Meskipun demikian, dampak kebijakan stimulus yang diberikan oleh pemerintah hanya pada regulasi dan cenderung lamban, ketika ada pengumuman tidak langsung berorientasi pada lapangan, tetapi hanya ke regulasi yang tidak menimbulkan efek secara signifikan. Ketika presiden mengeluarkan perpu yang melonggarkan defisit APBN yang menurut undang-undang banyak pendapat, dalam perpu diminta defisit sampai 5 persen, dalam undang-undang negara maksimal defisit sampai 3 persen. Hal ini kemudian mengakibatkan utang Indonesia akan bertambah atau debt equation ratio dapat mencapai lebih dari batas maksimalnya yaitu 60 persen.

Beralih ke India, negara tersebut berada di urutan ke-2 dengan kasus COVID-19 terkonfirmasi terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat. Namun, India bangkit dengan penurunan kasus terkonfirmasi dan tingkat pemulihan tertinggi yaitu sebesar 97 persen di antara semua negara yang terkena dampak paling parah seperti Amerika Serikat yang hanya mencapai 67 persen.  Selama Oktober, peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi per harinya serta tingkat kematian mengalami penurunan lebih dari 50 persen daripada bulan sebelumnya. Angka kematian kasus India di bawah 1,5 persen seperti Vietnam yang dari awal memang sangat terkendali.

India memiliki dua vaksin yang diproduksi yaitu Covishield Oxford-Astrazeneca, dan Covaxin dari Bharat Biotech. Saat ini, India menjalankan program vaksinasi terbesar di dunia. Lebih dari 82 lakh (1 lakh=100.000) orang telah divaksinasi pada 15 Februari 2021, menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India. India adalah negara pertama yang memvaksinasi lebih dari 70 lakh orang dalam 26 hari. Meskipun demikian, beberapa kritikus mengatakan bahwa peluncuran vaksin India terlalu lambat. India tidak hanya mengimunisasikannya sendiri, tetapi juga jutaan orang di luar perbatasannya. India diperkirakan memproduksi 3,5 miliar dosis vaksin virus corona pada 2021, dengan AS memiliki keunggulan 0,5 miliar.

Hampir setahun setelah pandemi, India termasuk negara yang diandalkan dunia untuk pasokan vaksin. India menjadi kisah sukses baru yang patut diapresiasi dan dijadikan inspirasi dengan tingkat pemulihan tinggi sambil menjalankan vaksinasi terbesar di dunia bahkan turut memberikan vaksin gratis tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar India.

Linimasa COVID-19 di Indonesia

Kesimpulan dan Rekomendasi

Satu tahun telah dilalui, pandemi COVID-19 mengharuskan adanya transformasi kebijakan dan kebiasaan baru hingga membentuk karakter yang lebih adaptif. Perencanaan dengan strategi yang matang baik menjadi suatu mesiu tersendiri dalam menghadapi wabah ini. Pandemi bukan hanya masalah kesehatan, melainkan juga masalah ekonomi, sosial bahkan kemanusiaan. Untuk bertahan di masa-masa wabah ini, semua pihak perlu bersinergi mencegah penularan COVID-19  serta dampak yang ditimbulkannya.

Masyarakat melalui organisasi masyarakat, komunitas-komunitas, para akademisi dan praktisi dapat memberikan saran dan kajian terbaiknya untuk pemerintah dalam pengambilan keputusan serta memberikan dukungan aktif terhadap berbagai program yang saat ini dilaksanakan. Penelitian ilmiah juga harus terus dikembangkan berupa ide dan gagasan solutif untuk pengendalian dampak COVID-19 di Indonesia. Adapun para pengusaha atau pemilik usaha perlu melakukan analisa bisnis untuk mengetahui apa yang perlu ditingkatkan dan peluang apa yang bisa dimanfaatkan, serta peningkatan inovasi untuk mengembangkan usaha agar terus berjalan selama pandemi COVID-19 ini.

Di sisi lain, peran pemerintah tentunya sangat diharapkan dalam membentuk regulasi dan kebijakan yang efektif terkait nasib hajat hidup orang banyak. Peran pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui penyampaian informasi yang aktual serta sosialisasi program kesehatan seperti vaksinasi diiringi dengan percepatan pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan. Pemerintah dapat mengamanatkan kementerian terkait untuk memastikan masing-masing bidang untuk tetap memprioritaskan penanganan COVID-19 hingga keadaan membaik. Selain itu, untuk menstimulus sekaligus stabilisasi dalam perekonomian, pemerintah dapat mengoptimalisasi distribusi harta dalam masyarakat melalui instrumen filantropi, mengingat besarnya potensi filantropi yang ada di Indonesia. Namun, tentunya pemerintah harus memberikan transparansi informasi kepada masyarakat untuk menghadirkan kepercayaan masyarakat juga mencegah mispersepsi dan sentimen negatif atas kebijakan yang diambil pemerintah di masa pandemi. Selanjutnya, diharapkan sebagai hasil dari kepercayaan atas komunikasi yang transparan, masyarakat akan lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah untuk bersama menghadapi pandemi.

Referensi:

Alfarizi, M. K. (2020). WHO Umumkan Rencana 2 Fase Distribusi Vaksin Covid-19. Tempo.Co. https://tekno.tempo.co/read/1389192/who-umumkan-rencana-2-fase-distribusi-vaksin-covid-19/full&view=ok

Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020. In Berita Resmi Statistik. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html

Bank Indonesia. (2021). Laporan Perekonomian Indonesia 2020. In Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2020.aspx

Charities Aid Foundation. (2019). CAF World Giving Index 10th Edition (Issue October). https://www.cafonline.org/about-us/publications/2019-publications/caf-world-giving-index-10th-edition

CNN Indonesia. (2020a). Obat Dexamethasone Berpotensi Tekan Risiko Kematian Covid-19. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200617084434-255-514132/obat-dexamethasone-berpotensi-tekan-risiko-kematian-COVID-19

CNN Indonesia. (2020b). Profesor Harvard Jelaskan Maksud Riset Virus Corona Indonesia. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200214113027-134-474575/profesor-harvard-jelaskan-maksud-riset-virus-corona-indonesia

Desk, G. (2021). Is India the new success story of coronavirus pandemic? WION. https://www.wionews.com/india-news/is-india-the-new-success-story-of-coronavirus-pandemic-363890

Dwianto, A. R. (2020). 5 Kerumunan Heboh Saat Pandemi, McD Sarinah hingga Hajatan Habib Rizieq. DetikHealth. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5256097/5-kerumunan-heboh-saat-pandemi-mcd-sarinah-hingga-hajatan-habib-rizieq/3

Farisa, F. C. (2021). Setahun Covid-19: Upaya Indonesia Akhiri Pandemi, dari PSBB hingga Vaksinasi. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/10213641/setahun-COVID-19-upaya-indonesia-akhiri-pandemi-dari-psbb-hingga-vaksinasi?page=all

Gitiyarko, V. (2020a). Kebijakan Pemerintah Menangani Covid-19 Sepanjang Semester II 2020. Kompaspedia. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-COVID-19-sepanjang-semester-ii-2020

Gitiyarko, V. (2020b). Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19. Kompaspedia. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-COVID-19

Gopay dan Kopernik. (2020). Gopay Digital Donation Outlook 2020. https://www.gojek.com/blog/gopay/riset-donasi-online/

Humas Setkab. (2021). Pemerintah Terapkan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada 11-25 Januari 2021. Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/pemerintah-terapkan-kebijakan-pembatasan-aktivitas-pada-11-25-januari-2021/

Kawal Covid-19. (2020). Kaleidoskop COVID-19 di Indonesia. Kawalcovid-19. https://kawalcovid19.id/content/1571/kaleidoskop-COVID-19-di-indonesia

Kedubes RI Tokyo Jepang. (2021). Kebijakan Terbaru Prosedur Masuk Indonesia Periode 15-25 Januari 2021. Kemlu.Go.Id. https://kemlu.go.id/tokyo/id/news/10544/kebijakan-terbaru-prosedur-masuk-indonesia-periode-15-25-januari-2021

Kemendikbud. (2020). 19 Juni 2020: Kemendikbud Luncurkan Tiga Kebijakan Dukung Mahasiswa dan Sekolah Terdampak COVID-19. Kemendikbud.

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). Data Vaksinasi COVID-19 (Update per 2 Maret 2021). Covid19.Go.Id. https:// covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-2-maret-2021

Kurniawan, S. S. (2020). Ini strategi Vietnam, saat negara lain berbondong-bondong amankan stok vaksin corona. Kontan.Co.Id. https://internasional.kontan.co.id/news/ini-strategi-vietnam-saat-negara-lain-berbondong-bondong-amankan-stok-vaksin-corona

Maharani, T. (2020). Kaleidoskop 6 Bulan Pandemi Covid-19: Kebijakan Pemerintah Beserta Kritiknya… Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/02/07294641/kaleidoskop-6-bulan-pandemi-covid-19-kebijakan-pemerintah-beserta-kritiknya?page=all.

Nasution, D. A., Erlina, & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita, 222.

Our World in Data. (2020). Emerging COVID-19 success story: Vietnam’s commitment to containment. Our World in Data. https://ourworldindata.org/covid-exemplar-vietnam

Our World in Data. (2021). Indonesia: Coronavirus Pandemic Country Profile. Our World in Data. https://ourworldindata.org/coronavirus/country/indonesia?country=~IDN

Simanjuntak, T. R. (2021). Setahun Covid-19, Kebijakan PSBB Dikenalkan sebagai Solusi Tekan Penyebaran Kasus Tanpa Harus Lockdown. Kompas.Com. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/15520211/setahun-COVID-19-kebijakan-psbb-dikenalkan-sebagai-solusi-tekan?page=all

Thuy, N. (2020). Vietnam spends over US$2.2 billion in state budget for Covid-19 fight so far. Hanoi Times. http://hanoitimes.vn/vietnam-spends-over-us22-billion-in-state-budget-for-COVID-19-fight-so-far-312044.html

UNDP Viet Nam. (2020). The key to Viet Nam’s successful COVID-19 response: A UN Resident Coordinator blog. UN News. https://news.un.org/en/story/2020/08/1070852

Winanti, P. S., & Mas’udi, W. (2020). Tata kelola penanganan Covid-19 di Indonesia: kajian awal. UGM Digital Press. https://digitalpress.ugm.ac.id/book/257

Wordometer. (2021). Indonesia Coronavirus. Worldometers. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/