Kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional bukan hal baru. Komoditas seperti nikel, batu bara, dan emas telah menjadi ujung tombak ekspor Indonesia. Di balik kejayaan angka-angka itu, terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi tulang punggung pengelolaan kekayaan alam, sekaligus wajah korporasi negara di mata dunia. Namun, apakah struktur internal mereka, khususnya jajaran direksi, sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberagaman yang selama ini digaungkan oleh ekonomi syariah?

Dalam beberapa tahun terakhir, profitabilitas perusahaan tambang milik negara mengalami fluktuasi yang signifikan. Salah satu indikator utamanya, Return on Assets (ROA), menunjukkan performa yang belum konsisten. Banyak pihak menyoroti faktor makroekonomi seperti suku bunga dan nilai tukar sebagai penyebabnya. Tapi ada satu hal yang kerap luput dari perhatian: homogenitas dalam kepemimpinan perusahaan.

Ketika Keputusan Strategis Ditinggal di Ruang yang Sama

Dewan direksi merupakan ruang pengambilan keputusan tertinggi dalam perusahaan. Namun data dari berbagai BUMN sektor pertambangan menunjukkan fakta yang mencemaskan: dominasi laki-laki, usia senior, dan latar belakang pendidikan yang seragam masih menjadi pola umum. Keberagaman yang idealnya bisa menjadi sumber ide, inovasi, dan kontrol silang, justru terjebak dalam pola pikir yang homogen.

Diversitas gender, usia, dan pendidikan bukan sekadar wacana kesetaraan. Ia adalah instrumen penguatan tata kelola perusahaan, terutama jika mengacu pada prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan dan maslahat bersama. Islam tidak pernah membatasi potensi seseorang hanya karena jenis kelamin atau usianya. Dalam Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa bukan yang paling senior atau paling maskulin.

Ekonomi Syariah Tidak Boleh Diam

Ironisnya, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut telah masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), prinsip syariah belum menyentuh aspek kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis. Apakah cukup hanya dengan menyingkirkan bunga dan riba dalam transaksi keuangan, lalu menyebutnya “syariah”?

Ekonomi syariah tidak seharusnya berhenti di tataran simbol dan seleksi produk halal. Saatnya ekonomi syariah bicara struktur, bicara representasi, dan bicara kebijakan korporat. Dalam konteks ini, ada lima peran konkret yang dapat dilakukan oleh pelaku ekonomi syariah baik akademisi, praktisi, maupun mahasiswa:

1. Mendorong Diversitas sebagai Manifestasi Keadilan Islam

Diversitas bukan tuntutan barat. Justru dalam Islam, kepemimpinan yang adil lahir dari kombinasi hikmah, pengalaman, dan pandangan yang luas. Pemimpin yang berasal dari latar belakang berbeda mampu membawa ide-ide segar dan menangkap masalah dari berbagai sudut pandang. Ini sesuai dengan maqashid syariah dalam menjaga maslahat umum.

1. Melawan Simbolisme Syariah yang Kosong

Terlalu banyak perusahaan yang masuk indeks syariah hanya dari aspek teknis: bebas bunga, zakat dibayar, riba dihindari. Tapi bagaimana dengan keadilan struktural di dalamnya? Bagaimana dengan transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas direksi? Ekonomi syariah seharusnya hadir sebagai pengingat bahwa label syariah tanpa substansi hanya akan memperpanjang ironi.

1. Mengintegrasikan Prinsip Musyawarah dalam Kepemimpinan

Prinsip syura atau musyawarah adalah nilai inti dalam Islam. Pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, dan bebas dari dominasi satu suara adalah bentuk nyata dari prinsip ini. Keberagaman dalam dewan direksi menjadi sarana untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan berbagai perspektif, bukan hanya kepentingan satu golongan.

1. Menjadikan Kampus dan Lembaga Zakat sebagai Katalisator

Kampus-kampus ekonomi syariah di Indonesia memiliki ribuan mahasiswa dan akademisi yang seharusnya menjadi pionir dalam gerakan intelektual mengenai keadilan struktural. Lembaga zakat dan keuangan syariah juga dapat memainkan peran dalam pembiayaan dan insentif bagi BUMN atau startup yang menerapkan prinsip diversitas dalam manajemennya.

1. Memperkuat Suara Melalui Riset dan Advokasi

Sudah saatnya skripsi, tesis, dan jurnal ekonomi syariah tidak hanya membahas UMKM dan zakat produktif. Harus ada dorongan untuk mengkritisi struktur perusahaan besar, termasuk BUMN, dari kacamata syariah. Riset seperti yang dilakukan dalam skripsi ini menjadi titik awal penting. Tapi ia hanya akan berarti jika diikuti oleh gelombang advokasi dari para pemikir dan pegiat ekonomi Islam.

Tantangan: Antara Keengganan dan Ketakutan

Tentu saja, perjuangan mengarusutamakan nilai-nilai ekonomi syariah dalam struktur BUMN tidak mudah. Banyak tantangan seperti:

1. Budaya perusahaan yang kaku,
2. Ketakutan untuk menyuarakan perubahan,
3. Atau bahkan sikap permisif dari kalangan akademik yang terlalu nyaman di zona penelitian mikro.

Tapi jika ekonomi syariah hanya bicara soal UKM, zakat, dan pelatihan wirausaha, lalu siapa yang akan menyuarakan keadilan di tubuh korporasi besar yang memegang kekayaan alam negeri ini?

Syariah, Apakah Sekadar Label?

Kita sering mendengar slogan “ekonomi syariah untuk keadilan sosial”. Tapi pertanyaannya: berani sejauh apa ekonomi syariah memperjuangkan keadilan itu?
Apakah ia berani masuk ke ruang rapat direksi? Apakah ia cukup kuat untuk menuntut reformasi struktural di tubuh BUMN yang menjadi wajah negara?

Jika tidak, maka kata “syariah” hanya akan menjadi label pasif dalam sistem yang tetap eksploitatif dan tidak berkeadilan.

Kini saatnya ekonomi syariah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar narasi ideal. Ia harus hadir dalam struktur, dalam kebijakan, dan dalam keberagaman.

“Direksi yang seragam akan melahirkan keputusan yang sempit. Tapi ekonomi syariah yang berpihak pada keadilan—akan membukakan jalan menuju kesejahteraan yang merata.”

Penulis : Bapernas Keuangan 2025

Editor : Admin (B)