Resesi Ekonomi merupakan penurunan sektor ekonomi secara signifikan yang terjadi sehingga dapat mempengaruhi bidang sektor lainnya. Aktivitas ekonomi akan turut mengalami penurunan dalam jangka waktu yang panjang, baik itu pada jumlah lapangan pekerjaan, menurunnya keuntungan pada perusahaan, serta menghadapi tingginya angka pengangguran. (Yulistiyono, 2001)
Hal ini menjadi pemahaman bahwa resesi akan menambah tantangan dalam memulihkan perekonomian di suatu negara, bahkan dapat menjadi batu lonjakan yang menimbulkan kesulitan lainnya. Resesi ekonomi menjadi fokus penting secara global dikarenakan dapat mempengaruhi perubahan harga, pemicu terjadinya deflasi, perubahan jumlah investasi, permintaan dan penawaran secara global dapat mengalami perubahan, menurunnya jumlah produksi dan pemasaran, serta dapat meningkatkan masalah sosial (Palawe, 2023).
Data dari kemenkeu.go.id, faktor pemicu resesi ekonomi global yang dikhawatirkan akan terjadi tahun 2023 adalah Pandemi Covid-19. Setiap negara lebih fokus untuk menangani Covid-19 dan menerapkan pembatasan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi secara global pun mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, banyak negara melakukan proteksi atas hasil pangan untuk mengantisipasi wabah Covid-19 yang berkepanjangan dan berakibat pada meningkatnya harga pangan karena kurangnya suplai. Indonesia juga sempat mengalami resesi ekonomi pada akhir tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
Kemudian, akibat adanya perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak bulan Februari lalu, telah menghilangkan PDB global hingga USD2,8 triliun. Perang Rusia- Ukraina mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan dan energi, yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Perang Rusia-Ukraina merupakan factor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 mendatang.
Tingginya tingkat inflasi. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2022, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan laju inflasi global mencapai 8,8% pada 2022 dan akan menurun pada tahun 2023 yaitu menjadi 6,5%. Inflasi Indonesia menurut Bank Indonesia diproyeksikan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024. Menyikapi hal ini, beberapa negara sudah menarik insentif moneter dan fiskalnya sebagai upaya mengatasi risiko dari inflasi yang terus meningkat.
Terakhir, kenaikan suku bunga acuan dimana Bank sentral seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga acuan sejak semester kedua tahun ini, seperti Bank of England dan the Federal Reserve (The Fed). Tekanan inflasi di negara Barat dan AS membuat bank sentral terus menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Demikian halnya kenaikan suku bunga acuan di negara-negara anggota G20 seperti Brasil, India, dan Indonesia. Selama tahun 2022 ini, Bank of England telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 200 basis poin. Sementara The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 300 basis poin. Merespons hal tersebut, Bank Indonesia ikut menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% pada bulan November 2022. Kenaikan suku bunga acuan secara bersamaan yang dilakukan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan terjadinya resesi ekonomi global.
Seperti yang diketahui bahwa resesi ekonomi memberi dampak cukup besar terutama pada pemilik usaha terlebih lagi di sektor perdagangan, yang disusul dengan adanya penurunan pasokan energi dimana hal ini berkaitan dengan pertambangan, dapat memicu permasalahan sosial di masyarakat. Perang Russia-Ukraina yang semakin memanas menimbulkan terjadinya krisis energi minyak dan gas (migas) bahkan alami kenaikkan harga disertai permintaan yang meningkat menyebabkan adanya ancaman penurunan stabilitas makroekonomi global (Budihardjo et al., 2023).
Hal-hal tersebut menjadi bagian dari tantangan yang akan dihadapi secara global bagi tiap negara dengan ancaman resesi ekonomi 2023. Indonesia menjadi salah satu negara terancam mengalami resesi ekonomi 2023, terlepas adanya asumsi lain bahwa Indonesia dapat menghindari fase resesi ekonomi 2023 ini. Isu resesi ekonomi 2023 berpacu besar pada fenomena konflik Russia-Ukraina, beberapa negara dianggap dapat terkena imbas resesi ekonomi sebab melakukan import pasokan minyak dan gas (migas) dari Russia.
Mengatasi ancaman resesi ekonomi dunia, pemerinta Indonesia mengambil langkah serius dengan mengikutsertakan para pelaku UMKM untuk membantu menambah peluang pekerjaan yang tentu saja bisa sedikit meringankan atau bisa menjadi alternatif agar Indonesia terhindar dari resesi 2023, dan meningkatkan kemajuan perekonomian. Kemudian, dengan kemajuan teknologi yang kerap digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi langkah serius dalam menghindari resesi salah satunya dengan cara menjaga aset ekonomi yang dimiliki (Carazein, 2023).
Solusi Menghadapi Resesi Ekonomi 2023
Solusi yang dapat di implementasikan dalam menghadapi resesi ekonomi 2023 ini, yakni: (1) pengendalian inflasi dengan cara mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.
Kedua, melakukan berbagai berupaya agar harga di dalam negeri tetap stabil dan terjangkau, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2% dan tahun depan tetap bertahan di atas 5%.
Ketiga, pemerintah memprioritaskan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga-harga pangan. Keempat, meningkatkan lapangan pekerjaan dengan cara pemerintah berkolaborasi bersama warga negara Indonesia untuk mengembangkan UMKM Pemerintah telah diberikan kewenangan untuk mengatasi keadaan ini, seperti hal nya yang telah tercantum pada UU No. 2 Tahun 2020 yang mengganti UU No. 1 Tahun 2020, didalamnya mengenai kebijakan keuangan dan tindakan menstabilitasi ekonomi Indonesia. UU ini ada untuk mengatasi ekonomi Indonesia yang sempat mengalami ketidakstabilan pasca pandemi Covid-19.
Hutagaol et al (2022) mengemukakan beberapaa tindakan (solusi) yang diambil pemerintah dalam menghadapi resesi ekonomi 2023, seperti berfokus pada penguatan sektor UMKM dan kebijakan fiskal (batas defisit anggaran diubah, alokasi APBN ditujukan pada sektor kesehatan, sosial, pajak, serta pendukung UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sebagai alternatif untuk menghadapi resesi 2023, tingginya kemampuan teknologi saat ini digunakan untuk mempromosikan produk sehingga meningkatkan daya beli yang dapat menurunkan tingkat inflasi, dalam menjalankan keberlangsungan pemilik UMKM dibutuhkan tenaga kerja, dimana hal ini secara tidak langsung membantu penurunan angka pengangguran serta menambah peluang pekerjaan, membantu peningkatan perekonomian bagi pelaku UMKM yang berada di pedesaan ataupun menerima pekerja remote, berkontribusi besar pada pendapatan negara lewat pembayaran pajak (Zakiyah et al, 2022).
Adanya isu resesi membuat masyarakat sebaiknya bersiaga, seperti berperan untuk menambah jumlah tabungan yang dimiliki, minat daya beli konsumen meningkat untuk memenuhi bekal kehidupan menjadi hal baik untuk para pemilik UMKM, akan ada tindakan stabilitas harga terhadap beberapa barang yang ada untuk meningkatkan daya beli, serta juga membuat masyarakat mengubah pola pikir mereka untuk segera fokus pada keberlangsungan hidup masing-masing.
Saran Akademisi
Menurut penelitian (Selena Riri Blandina, 2020), pemerintah Indonesia harus melakukan antisipasi dengan membuat berbagai paket atau stimulus kebijakan yang memberikan kontribusi aktif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter pemerintah yang ditujukan untuk perbaikan produktivitas, daya saing, investasi serta pertumbuhan perekonomian dunia. Selain itu, diperlukan kontribusi dari masyarakat dengan cara mendukung usaha UMKM agar dapat bertahan di masa pandemi ini dengan membeli produk-produk UMKM tersebut dimana usaha UMKM merupakan salah satu sektor yang mencapai angka 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia sehingga memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut penelitian (Alwi, 2022), Diperlukan adanya pemahaman isu ekonomi yang sudah seharusnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat sehingga akan lebih resilien ketika terjadi gejolak ekonomi. Maka dengan dunia maya saat ini, pemerintah dapat memberikan pemahaman literasi ekonomi yakni pemahaman ilmu ekonomi dasar yang bisa menjadi pengetahuan dasar setiap orang. Karena pada dasarnya manusia adalah homoeconomicus yang akan selalu berusaha mencapai kesejahteraannya. Seseorang akan mampu bertindak rasional dalam mengambil keputusan ekonomi jika dia memiliki literasi ekonomi. Karena penguasaan literasi ekonomi ini dapat mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang agar lebih terkontrol.
Oleh: Atikah Noor (KSEI UIE UIN Sumatera Utara)
DAFTAR PUSTAKA
Budihardjo, A., Wiradarmo, A. A., Ramadhanti, F., Saputra, I., Istijanto, Safriana, L., … Susila,
Alwi, A. C. (2022). Peran literasi ekonomi dan impresi masyarakat dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi. Equilibrium:Jurnal Ilmiah Ekonomi dan pembelajarannya.
Carazein, A. S. (2023). Dampak Resesi 2023 Terhadap Pelaku Usaha Dan Munculnya Peluang Bisnis (No. 486wu). Center For Open Science
Palawe, J. F (2023) Belajar Dari Resesi 1929, 1970, 1997, 2008 & Untung Pada Resesi 2023. (N.P.): Jaka Frianto Putra Palawe.
Zakiyah, E. F., Kasmo, A. B. P., & Nugroho, L. (2022). Peran Dan Fungsi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global 2023. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(4), 1657-1668.
