Maluku dianugerahi laut yang luas, tetapi kekayaan terbesar itu masih menyimpan sebuah ironi. Laut yang melimpah belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi mereka yang menggantungkan hidup di atasnya. Di balik hasil tangkapan yang terus mengalir dan potensi ekonomi maritim yang besar, masih ada nelayan yang harus berhadapan dengan persoalan klasik: keterbatasan modal, sulitnya akses pasar, rendahnya nilai tambah hasil laut, serta posisi tawar yang belum kuat.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar seberapa banyak kekayaan laut yang dimiliki Maluku, tetapi siapa yang benar-benar menikmati manfaat dari kekayaan tersebut.

Di tengah perubahan ekonomi global yang semakin terdigitalisasi, cara manusia membangun, mengelola, dan mengakses sumber daya ekonomi juga mengalami perubahan besar. Teknologi digital tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksi, tetapi juga membuka peluang baru dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Bersamaan dengan itu, ekonomi Islam dan industri keuangan syariah semakin mendapat perhatian karena menawarkan nilai keadilan, transparansi, serta kebermanfaatan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan.

Pertemuan antara perkembangan teknologi digital dan prinsip ekonomi syariah inilah yang melahirkan berbagai inovasi baru, salah satunya adalah tokenisasi syariah.

Namun, ketika konsep tersebut dibawa ke dalam konteks laut Maluku, muncul sebuah pertanyaan penting: apakah tokenisasi syariah benar-benar mampu menjadi jembatan yang menghubungkan kekayaan ekonomi maritim dengan kesejahteraan masyarakat pesisir?

Maluku merupakan salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang memiliki potensi perikanan sangat besar. Laut yang luas menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Provinsi Maluku mencapai sekitar 399 ribu ton. Angka tersebut memperlihatkan bahwa Maluku memiliki kekuatan ekonomi berbasis laut yang sangat besar.

Tidak hanya dari sisi produksi, aktivitas perdagangan hasil laut juga menunjukkan nilai ekonomi yang tinggi. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2024) mencatat bahwa nilai ekspor komoditas perikanan Maluku pada semester pertama tahun 2024 mencapai sekitar Rp400 miliar.

Namun, angka-angka tersebut tidak boleh hanya dibaca sebagai keberhasilan produksi. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan telah berjalan searah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi pelaku utama di dalamnya?

Sebab, persoalan perikanan bukan hanya tentang jumlah ikan yang berhasil ditangkap, tetapi tentang bagaimana nilai ekonomi dari hasil laut tersebut didistribusikan. Nelayan kecil sering kali berada pada posisi yang lemah dalam rantai ekonomi. Mereka menghasilkan sumber daya, tetapi belum selalu memiliki kendali terhadap bagaimana sumber daya tersebut memberikan nilai tambah.

Selama ini, sebagian besar hasil laut masih berhenti sebagai komoditas mentah. Padahal, melalui pengolahan, inovasi bisnis, dan sistem pembiayaan yang lebih modern, hasil perikanan dapat menciptakan nilai ekonomi yang jauh lebih besar. Tantangan terbesar bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi membangun sistem yang membuat masyarakat pesisir tidak sekadar menjadi penyedia sumber daya, melainkan menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Di sinilah saya melihat bahwa digitalisasi dapat menjadi salah satu peluang yang perlu dikembangkan. Salah satu gagasan yang menarik adalah tokenisasi aset digital berbasis prinsip syariah.

Tokenisasi bukan berarti menjadikan laut atau hasil tangkapan nelayan sebagai objek spekulasi digital. Lebih dari itu, tokenisasi dapat dipahami sebagai mekanisme yang menghadirkan representasi digital dari suatu aset nyata melalui teknologi blockchain, sehingga pengelolaan aset dan transaksi dapat dilakukan secara lebih transparan dan terstruktur.

Dalam konteks ekonomi perikanan Maluku, tokenisasi dapat diarahkan pada pengembangan aset produktif seperti usaha pengolahan hasil laut, fasilitas penyimpanan ikan, hingga proyek perikanan berkelanjutan. Dengan sistem yang tepat, pembiayaan terhadap sektor tersebut dapat menjadi lebih terbuka dan memungkinkan lebih banyak pihak berkontribusi.

Nelayan Maluku tidak hanya membutuhkan bantuan modal sesaat. Yang lebih penting adalah perubahan sistem yang membuat mereka memiliki akses lebih besar terhadap peluang ekonomi yang selama ini berada jauh dari jangkauan mereka.

Namun, teknologi tidak boleh dipandang sebagai solusi ajaib. Tokenisasi syariah tidak akan otomatis mengubah kehidupan nelayan apabila tidak disertai dengan regulasi yang kuat, peningkatan literasi digital, perlindungan masyarakat kecil, dan sistem pengawasan yang memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan.

Sebab, teknologi yang tidak berpihak dapat menciptakan kesenjangan baru. Masyarakat pesisir jangan sampai hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi digital yang dibangun dari sumber daya yang selama ini mereka jaga.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemajuan teknologi harus diukur bukan hanya dari kecanggihannya, tetapi dari kemampuannya menghadirkan kemaslahatan. Tokenisasi syariah harus berdiri di atas prinsip keadilan, amanah, dan transparansi. Tujuannya bukan sekadar menciptakan keuntungan, tetapi menciptakan sistem ekonomi yang memberi ruang bagi lebih banyak masyarakat untuk berkembang.

Karena itu, keberhasilan tokenisasi syariah tidak boleh hanya dilihat dari seberapa modern teknologi yang digunakan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang mampu diberikan kepada kehidupan masyarakat.

Digitalisasi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat manusia, bukan menggantikan peran manusia. Teknologi harus membuka kesempatan, bukan menciptakan batas baru bagi mereka yang tertinggal.

Penerapan konsep ini tentu membutuhkan kesiapan besar. Infrastruktur digital, pemahaman masyarakat, pengawasan syariah, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku teknologi menjadi faktor penting agar inovasi ini berjalan secara bertanggung jawab.

Pada akhirnya, masa depan ekonomi perikanan Maluku tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak ikan yang dihasilkan, tetapi oleh bagaimana kekayaan laut tersebut dikelola dan dibagikan secara adil.

Tokenisasi syariah bukan tentang menggantikan cara lama dengan teknologi baru. Ia adalah upaya mencari jalan agar inovasi digital dapat berjalan bersama nilai keadilan, kebermanfaatan, dan amanah.

Jika selama ini laut Maluku dikenal kaya akan hasilnya, maka tantangan terbesar masa depan adalah memastikan bahwa masyarakat yang menjaga laut tersebut tidak hanya menjadi saksi dari kekayaan itu, tetapi juga menjadi bagian dari manfaatnya.

Ketika teknologi digital bertemu dengan nilai ekonomi Islam, laut Maluku memiliki peluang bukan hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga menjadi contoh bahwa inovasi dapat menghadirkan keadilan bagi masyarakat pesisir.

Siti Khoiriyah Hatala

KSEI EKSY, UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2024). Produksi dan nilai produksi perikanan tangkap menurut kabupaten/kota dan jenis penangkapan di Provinsi Maluku tahun 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. https://maluku.bps.go.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). Produksi ikan tangkap Provinsi Maluku. Portal Data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. https://portaldata.kkp.go.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). Nilai ekspor perikanan Maluku tembus Rp400 miliar semester I 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. https://kkp.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Aset keuangan digital dan aset kripto. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. https://www.ojk.go.id